Mendekati pengumuman tujuh keajaiban dunia, pihak New 7 Wonders (N7W) akhirnya buka suara tentang pro kontra masuknya Pulau Komodo ke dalam kandidat tujuh keajaiban dunia.
Atas undangan Panitia Pemenangan Komodo, Jean Paul De La Fuente dari Bussines Development N7W menjelaskan semua kekisruhan melalui sambungan video call Skype yang digelar di Kantor Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), kemarin.
Dari pernyataannya, De La Fuente menyebutkan batalnya malam deklarasi N7W di Indonesia karena pihaknya telah kehilangan kepercayaan terhadap salah satu kementerian di Indonesia, yang menangani keikutsertaan Pulau Komodo dalam kompetisi tersebut.
"Oknum pejabat pemerintah ini kemudian menyerang kita (N7W). Padahal selama dua tahun kita bekerja sama dengan pejabat tersebut tidak ada masalah. Namun, setelah pencoretan Official Supporting Comitte (OSC) Komodo, oknum tersebut berbalik arah menyerang kami dengan isu-isu yang meragukan kredibilitas keberadaan organisasi N7W," papar Jean.
Dia juga membantah adanya isu pemerintah menyediakan uang US$45 juta untuk menggelar perhelatan malam deklarasi. "Jika uang negara sebesar itu hanya untuk mengikuti kompetisi ini, jelas saya tidak setuju. Lebih baik untuk pendidikan dan pembangunan negara tersebut," kata De La Fuente seraya menegaskan organisasinya tidak mau membebankan uang negara untuk kepentingan seperti ini.
Pihak N7W di Swiss juga menemukan fakta bahwa pihak yang kecewa terkesan melakukan spionase ke kantor N7W karena datang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sistem kerja yang dilakukan di Swiss menggunakan teknologi canggih, dan tidak perlu berada di balik meja dengan banyak tumpukan kertas.
Pihak N7W lanjut Jean mengaku heran melihat oknum pemerintah Indonesia menggunakan dana negara untuk menyewa pengacara. "Di Swiss pengacara sangat mahal. Padahal N7W telah mengimbau agar semua finalis tidak menggunakan uang negara. Lebih baik memberdayakan pihak swasta untuk bersama-sama memberikan dukungan," tegasnya.
Dia kembali mengatakan oknum pemerintah yang disebut ini bukanlah orang yang mewakili pemerintah. Dia mengibaratkan oknum ini adalah individu sakit hati yang mengatasnamakan negara.
Dipolitisasi
Sebelumnya OSC Komodo di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, kini ditangani Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla yang ikut menyaksikan telekonferensi juga sangsi adanya tuduhan N7W sebagai organisasi abal-abal. Kalla mengungkapkan, jika organisasi itu penipu, mengapa bisa menipu 27 negara finalis lainnya. "Di situ ada Presiden Peru, Polandia, Raja Dubai, sampai peraih Hadiah Nobel Perdamaian Nelson Mandela. Hebat sekali mereka bisa menipu orang-orang semacam ini," kata JK sambil tertawa.
Dia mengimbau agar terus maju dan mengharapkan agar masalah-masalah seperti ini jangan selalu dijerumuskan dengan isu politik. "Membantu rakyat NTT apa salahnya? Saya bingung kalau ada orang yang tidak mau rakyat senang. Ini semua khusus untuk rakyat NTT, agar bisa terkena imbas dengan naiknya pariwisata Pulau Komodo," tegasnya.
Emmy Hafild, Ketua Pendukung Pemenangan Komodo menambahkan, terkait biaya voting lewat SMS dengan tarif Rp1.000, pihaknya akan mengaudit sampai 15 Oktober, dan akan dipublikasikan.
Adapun di Nusa Tenggara Timur, memasuki hari keempat, jumlah pemilih Komodo dari 5.000 orang meningkat dua kali lipat menjadi 10 ribu orang. (PO/N-3)
Atas undangan Panitia Pemenangan Komodo, Jean Paul De La Fuente dari Bussines Development N7W menjelaskan semua kekisruhan melalui sambungan video call Skype yang digelar di Kantor Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), kemarin.
Dari pernyataannya, De La Fuente menyebutkan batalnya malam deklarasi N7W di Indonesia karena pihaknya telah kehilangan kepercayaan terhadap salah satu kementerian di Indonesia, yang menangani keikutsertaan Pulau Komodo dalam kompetisi tersebut.
"Oknum pejabat pemerintah ini kemudian menyerang kita (N7W). Padahal selama dua tahun kita bekerja sama dengan pejabat tersebut tidak ada masalah. Namun, setelah pencoretan Official Supporting Comitte (OSC) Komodo, oknum tersebut berbalik arah menyerang kami dengan isu-isu yang meragukan kredibilitas keberadaan organisasi N7W," papar Jean.
Dia juga membantah adanya isu pemerintah menyediakan uang US$45 juta untuk menggelar perhelatan malam deklarasi. "Jika uang negara sebesar itu hanya untuk mengikuti kompetisi ini, jelas saya tidak setuju. Lebih baik untuk pendidikan dan pembangunan negara tersebut," kata De La Fuente seraya menegaskan organisasinya tidak mau membebankan uang negara untuk kepentingan seperti ini.
Pihak N7W di Swiss juga menemukan fakta bahwa pihak yang kecewa terkesan melakukan spionase ke kantor N7W karena datang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sistem kerja yang dilakukan di Swiss menggunakan teknologi canggih, dan tidak perlu berada di balik meja dengan banyak tumpukan kertas.
Pihak N7W lanjut Jean mengaku heran melihat oknum pemerintah Indonesia menggunakan dana negara untuk menyewa pengacara. "Di Swiss pengacara sangat mahal. Padahal N7W telah mengimbau agar semua finalis tidak menggunakan uang negara. Lebih baik memberdayakan pihak swasta untuk bersama-sama memberikan dukungan," tegasnya.
Dia kembali mengatakan oknum pemerintah yang disebut ini bukanlah orang yang mewakili pemerintah. Dia mengibaratkan oknum ini adalah individu sakit hati yang mengatasnamakan negara.
Dipolitisasi
Sebelumnya OSC Komodo di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, kini ditangani Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla yang ikut menyaksikan telekonferensi juga sangsi adanya tuduhan N7W sebagai organisasi abal-abal. Kalla mengungkapkan, jika organisasi itu penipu, mengapa bisa menipu 27 negara finalis lainnya. "Di situ ada Presiden Peru, Polandia, Raja Dubai, sampai peraih Hadiah Nobel Perdamaian Nelson Mandela. Hebat sekali mereka bisa menipu orang-orang semacam ini," kata JK sambil tertawa.
Dia mengimbau agar terus maju dan mengharapkan agar masalah-masalah seperti ini jangan selalu dijerumuskan dengan isu politik. "Membantu rakyat NTT apa salahnya? Saya bingung kalau ada orang yang tidak mau rakyat senang. Ini semua khusus untuk rakyat NTT, agar bisa terkena imbas dengan naiknya pariwisata Pulau Komodo," tegasnya.
Emmy Hafild, Ketua Pendukung Pemenangan Komodo menambahkan, terkait biaya voting lewat SMS dengan tarif Rp1.000, pihaknya akan mengaudit sampai 15 Oktober, dan akan dipublikasikan.
Adapun di Nusa Tenggara Timur, memasuki hari keempat, jumlah pemilih Komodo dari 5.000 orang meningkat dua kali lipat menjadi 10 ribu orang. (PO/N-3)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar